Jenis-jenis kontrak kerjasama pemerintah swasta

Jenis-jenis kontrak konstruksi kerjasama pemerintah swasta

1. Kontrak Jasa (Pelayanan, Operasi dan Perawatan)

Pemerintah memberikan wewenang kepada swasta dalam kegiatan operasional, perawatan dan kontrak pelayanan pada infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah.

Ciri-ciri utama :

a. Jasa-jasa tertentu disub-kontrakkan kepadperusahaan swasta.

b. Perusahaan swasta menyediakan jasa-jasa yang disepakati kepada BadaPembuat/ Pemberi Kontrak.

c. Badan Pembuat/Pemberi Kontrak tetap memegang pengendalian dapengawasan umum.

Contoh proyek :

  • pengoperasian Water Treatment plant
  • perawatan kendaraan (truk-truk sampah)

2. Kontrak Bangun-Operasi-Transfer

Digunakan untuk melibatkan investasi swasta pada pembangunan konstruksi infrastruktur baru. Pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar-standar performance yang disusun oleh pemerintah.

Ciri-ciri utama:

a. Perusahaan swasta membiayai dan membangun sarana yangbersangkutan.

b. Perusahaan swastamengoperasikan saranaberdasarkan konsesi.

c. Pada akhir konsesi sarana yang bersangkutan dialihkan kepada pemerintah

Contoh Proyek :

  • Membangun pembangkit listrik baru

SINOPSIS FILM A CIVIL ACTION

FILM A CIVIL ACTION mengisahkan tentang duel argumen dua pengacara hebat untuk memenangkan kasus yang dipercayakan kepada mereka. Berawal dari seorang pengacara sukses bernama Jan Schlichtman yang memiliki karir gemilang. Namun ternyata Jan terkenal bukan sebagai pengacara yang idealis, karena Jan selalu menempatkan kepentingan dirinya sendiri diatas segalanya.

Jan tidak tertarik menangani kasus dengan bayaran murah apalagi hanya mengatasnamakan moral semata. Bagi dirinya bayaran tinggi adalah bentuk timbal balik yang harus ia dapatkan setiap kali selesai menyelesaikan tugas yang dia emban sebagai pengacara.

Kemudian Jan menerima tawaran untuk megungkapkan keadilan atas kematian anak-anak yang diduga akibat pencemaran air yang dilakukan oleh sebuah pabrik besar. 8 keluarga korban yang semuanya adalah anak mereka meminta bantuan Jan untuk menuntut perusahaan yang telah membuat anak-anak mereka meninggal dunia.

Pada awalnya Jan menolak karena bayaran yang dianggap terlalu kecil dan beranggapan tidak ada untungnya bagi dirinya sendiri. Akan tetapi keputusan Jan berubah setelah mengetahui bahwa perusahaan yang akan dituntutnya memiliki daya finansial yang kuat.

Jan melihat hal tersebut adalah kesempatan untuk mendapatkan untung melimpah. Kemudian Jan menerima kasus tersebut serta membawa tuntutan tersebut ke dalam pengadilan. Namun perusahaan yang dia tuntut telah menyiapkan pengacara hebat untuk membelanya. Terjadilah persaingan dua pengacara hebat untuk bisa memenangkan tuntutan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, kepentingan yang diperjuangkan Jan berubah setekah ia dekat dengan keluarga para korban. Hatinya ikut bersimpati dan merasakan kehilangan mendalam yang dirasakan oleh para orang tua korban.

Akhirnya Jan berusaha untuk memenangkan tuntutan tersebut bukan karena kepentingan uang, melainkan karena hati nuraninya.

RINGAKASAN PP no 70 th 2012

Peraturan Presiden no 70 Th. 2012 merupakan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010

Berikut point-point perubahannya :

  • KETENTUAN UMUM

1. Peraturan tentang Tatacara Pengadaan : 

Lampiran dipisahkan dari batang tubuh Perpres No. 70 Tahun 2012, selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 Tambahan: Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Seleksi Internasional.

• Perpres 70/2012 memberikan tata cara khusus untuk memperoleh tenaga konsultan Internasional yang selama ini sulit memenuhi persyaratan pengadaan di Indonesia, seperti persyaratan ijin usaha dan perpajakan.
• Untuk mempercepat apabila terjadi perubahan dalam teknis pelaksanaan aturan, maka telah diterbitkan Juknis Perpres m70/2012 dalam bentuk Perka LKPP 6/2012, sehingga apabila ada perubahan maka tidak perlu mengganti Perpres namun cukup mengganti Perka.

2. Perencanaan Pengadaan :

⇒Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN. Sedangkan untuk pengadaan yang bersumber dari APBD diumumkan setelah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

⇒ PA pada K/L/D/I harus menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan mendahului tahun anggaran.

⇒ Pengangkatan dan pemberhentian pejabat tidak terikat tahun anggaran

⇒ Perencanaan pengadaan pada Pemerintah Daerah lebih dipertegas, khususnya pengumuman rencana umum pengadaan
⇒ Pembiayaan pengadaan tahun depan sudah harus dimasukkan dalam anggaran tahun berjalan agar proses pelaksanaan pengadaan tidak terkendala dengan alasan anggaran
⇒ Memasukkan klausul Perpres 53/2010 ke dalam Perpres 70/2012 sehingga seluruh pengangkatan pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran

3. Pelelangan /Seleksi sebelum tahun anggaran

a. Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan:

◊ Setelah penetapan APBD untuk pengadaan yang bersumber dari APBD

◊ Setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN.

b. Pengumuman mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum ditetapkan

c. Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan dan kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi
⇒ Perpres Nomor 70 Tahun 2012 lebih mempertegas mengenai pelaksanaan pengadaan yang mendahului tahun anggaran, khususnya memperjelas mengenai kapan pelelangan dapat diumumkan melalui sumber dana APBN dan APBD

  • ORGANISASI PENGADAAN

1. Perangkat organisasi ULP

Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundangundangan di bidang kelembagaan

1.1. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Penetapan pemenang /penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah

⇒Penetapan pemenang/penyedia oleh PA pada K/L/D/I

1.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Tugas dan fungsi

⇒Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian

Persyaratan PPK

⇒Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara, kecuali PPK yang dijabat oleh PA/KPA pada Pemerintah Daerah

Persyaratan manajerial

⇒ Persyaratan min S1 dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa apabila jumlah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan terbatas

Kewajiban bersertifikat

⇒ Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka persyaratan memiliki sertifikat dikecualikan untuk:

a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

1.3 UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN

Fungsi ULP

⇒ Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya > Rp. 200 jt

Persyaratan Kepala ULP, Kelompok Kerja (Pokja) ULP/Pejabat Pengadaan

a. Persyaratan tidak mempunyai hubungan keluarga dihapus

b. Persyaratan Sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala ULP

c. L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS

d. Dilarang duduk sebagai PPSPM dan bendahara

Kelompok kerja ULP

⇒ Pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, tenaga ahli dapat berasal dari pegawai negeri atau swasta

Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP

a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP

b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP

c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan

d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP

f. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP

g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN

h. Menetapkan Sekretariat dan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Pengadaan

⇒ Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp. 200 jt

Pengecualian status sebagai pegawai negeri

a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri.

b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.

1.4 PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Persyaratan

⇒ Tidak menjabat sebagai PPSPM dan bendahara

1.5 PENYEDIA BARANG/JASA

Dukungan Keuangan dari Bank

⇒ Untuk semua jenis pemilihan langsung/pelelangan Pekerjaan Konstruksi

  • RENCANA UMUM PENGADAAN

Ketentuan umum

a. PA menyampaikan kebijakan umum penetapan penggunaan produk dalam negeri dalam RUP

b. RUP diumumkan kembali jika ada perubahan/penambahan

c. RUP pada Pemda diumumkan PA setelah RKT dibahas dan disetujui bersama

  • SWAKELOLA

Pekerjaan yang dapat di swakelolakan

pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I

  • PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

1.1 METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pengadaan Barang/jasa Lainnya

⇒ Untuk pengadaan barang ditambahkan metode Pelelangan Terbatas

Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung

a. Pengadaan barang/pek.konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai ≤ Rp.5miliar

b. Pengadaan jasa konsultansi tetap ≤ Rp.200jt

c. Pengumuman min 4 hari

Pengadaan Langsung

⇒ Utk peng. Barang/Pek. Kons/ Jasa Lainnya Untuk pengadaan ≤ Rp. 200 jt

Penunjukan Langsung

⇒ Ditambah: Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan

Penunjukan Langsung

a. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan

b. Dapat dilakukan setelah lelang ulang gagal dan berdasarkan pertimbangan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, dengan ketentuan: hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan

1.2 METODE PEMASUKAN DOKUMEN

Satu sampul

⇒ Ditambah: Prakualifikasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dapat dilakukan dengan metode penyampaian satu sampul

Dua Sampul

⇒ Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan dimana penilaian teknis berpengaruh terhadap harga

Dua Tahap

⇒ Dapat dilakukan penyetaraan teknis jika menggunakan metode evaluasi sistem gugur

1.3 METODE EVALUASI

Metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis

⇒ Ditambah: Evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis dapat dilakukan untuk metode pasca kualifikasi, jika penilaian teknis berpengaruh terhadap harga namun bukan pekerjaan kompleks

1.4 KUALIFIKASI

Penggunaan Prakualifikasi

⇒ Ditambahkan Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya tanpa didahului dengan prakualifikasi, sepanjang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan

1.5 KONTRAK

Persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang Didanai APBN

a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10 M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service

b. Diluar pengadaandimaksud harus disetujui oleh Menkeu, diselesaikan < 7 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap

Kontrak Payung (framework agreement)

⇒ Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa

Jenis Kontrak

⇒ Ditetapkan oleh PPK

Tanda Bukti Perjanjian

a. Bukti pembelian utk barang/jasa lainnya sampai dgn Rp.10jt

b. Kuitansi utk barang/pek.konstruksi/jasa lainnya sampai dg. Rp.50jt

c. SPK utk barang/pek.konstruksi/jasa lainnya sampai dg. Rp.200jt dan jasa konsultansi sampai dg. Rp.50jt

d. Surat perjanjian utk barang/pek.konstruksi/jasa lainnya diatas Rp.200jt dan jasa konsultansi diatas Rp.50jt.

Perubahan Kontrak

⇒ Ditambahkan: Ketentuan ini hanya untuk kontrak yang menggunakan kontrak harga satuan

Pemutusan Kontrak

a. Sebelum dilakukan pemutusan kontrak, penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, meskipun melampaui tahun anggaran

b. Apabila ini dilaksanakan, maka penyedia dikenakan denda, tapi tidak terkena sanksi BL jika pekerjaan yang terlambat tersebut dapat diselesaikan

RANGKUMAN UU No. 18 Thn 1999

Rangkuman UU No. 18 Th. 1999 Tentang Jasa Konstruksi

KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum ini menjelaskan :

  1. Jasa konstruksi :

Layanan jasa konsultasi perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi

  1. Pekerjaan konstruksi :

Rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan untuk mewujudkan suatu bangunan atatu bentuk fisik lainnya.

  1. Pengguna jasa :

Orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas/pemilik pekerjaan (proyek) yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

  1. Penyedia jasa :

Orang perseorangan atau badan yang kegiatannya menyediakan layanan jasa konstruksi.

  1. Kontrak kerja konstruksi :

Semua dokumen yang mengatur hukum-hukum hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

  1. Perencana konstruksi :

Penyedia jasa baik perseorangan ataupun badan usaha yang dinyakan ahli (profesional) dalam bidang perencanaan jasa konstruksi dan mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen maupun fisik.

  1. Pelaksana konstruksi :

Penyedia jasa baik perseorangan ataupun badan usaha yang dinyakan ahli (profesional) dalam bidang pelaksanaan jasa konstruksi dan mampu menyelenggarakan kegiatan konstruksi untuk mewujudkan perencanaan menjadi suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

  1. Pengawas konstruksi :

Penyedia jasa baik perseorangan ataupun badan usaha yang dinyakan ahli (profesional) dalam bidang pengawasan dan mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan dari awal hingga akhir pelaksanaan pekerjaan konstruksi hingga diserahterimakan.

ASAS DAN TUJUAN

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas  kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, kesimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan :

  1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi
  2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.
  3. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

USAHA JASA KONSTRUKSI

JENIS, BENTUK, DAN BIDANG USAHA

Jenis-jenis usaha jasa konstruksi dibagi menjadi:

  1. Usaha Perencanaan Konstruksi : memberi layanan jasa perencanaan meliputi rangkaian kegiatan dari studi pengembangan hingga penyusunan dokumen kontrak kerja.
  2. Usaha Pelaksanaan Konstruksi : memberi layanan jasa pelaksanaan meliputi rangkaian kegiatan dari penyiapan lapangan hingga akhir hasil pekerjaan konstruksi.
  3. Usaha Pengawasan Konstruksi : meberi layanan jasa pengawasan pekerjaan jasa konstruksi mulai dari penyiapan lapangan hingga penyerahan akhir hasil konstruksi.

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk :

  • Perseorangan :

      sebagai pelaksana konstruksi, hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil (harus mempunyai sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian)

sebagai perencana  atau pengawas konstruksi, hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya saja (harus mempunyai sertifikat kehalian)

  • Badan Usaha :

melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko besar, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Bidang usaha jasa konstruksi mencakup : pekerjaan arsitektural, dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan beserta kelengkapannya.

PERSYARATAN USAHA, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN    

Perencana, pelaksana, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

  1. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha dibidang konstruksi
  2. Memiliki sertifikat, Klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

Badan usaha dan orang perseorangan harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dan dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan mengutamakan kepentingan umum. Mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGEMBANGAN USAHA

Usaha layanan jasa konstruksi dapat dikembangkan ke arah :

  1. Usaha yang bersifat umum dan spesialis.
  2. Usaha perseorangan yang berketrampilan kerja.

Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui :

  1. Perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, dan kemudahan persyaratan pendanaan.
  2. Pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain.

PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PARA PIHAK

Pihak-pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari :

  1. Pengguna jasa
  2. Penyedia jasa

Pengguna jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi, harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan yang didukung dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan wajib memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk pekerjaan konstruksi.

Penyedia jasa terdiri dari :

  1. Perencana konstruksi
  2. Pelaksana konstruksi
  3. Pengawas konstruksi

PENGIKATAN PARA PIHAK

Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi berdaasrkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas. Penyedia harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja. Badan usaha yang memiliki satu atau kelompok yang sama (berada pada pengurusan yang sama) tidak boleh mengikuti pelelanganun tuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.

Kewajiban pengguna jasa  dalam pengikatan mencakup :

  1. Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami
  2. Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.

KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

Kontrak kerja konstruksi wajib mencakup uraian mengenai :

  1. Para pihak
  2. Rumusan pekerjaan
  3. Masa pertanggungan/pemeliharaan
  4. Tenaga ahli
  5. Hak dan kewajiban
  6. Cara pembayaran
  7. Cidera janji
  8. Penyelesaian perselisihan
  9. Pemutusan kontrak kerja konstruksi
  10. Keadaan memaksa
  11. Kegagalan bangunan
  12. Perlindungan kerja
  13. Aspek lingkungan

PENYELENGGARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaanbeserta pengawasannya. Wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertibb penyelanggaraan pekerjaan konstruksi.

KEGAGALAN BANGUNAN

  • Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.
  • Kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab penyedia jasa trerhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan.
  • Jika kegagalan bangunan disebabakan oleh kesalahan perencana/pengawas konstruksi maka perencana/pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.

PERAN MASYRAKAT

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak masyarakat:

  1. Melakuakn pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi.
  2. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsungh akibat penyelenggaraan pekerjaan.

Kewajiban Masyrakat:

  1. Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi
  2. Turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Merupakan bagian dari masayurakat yang mempunyai kepentingan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. Penyelenggaraannya dilaksanakan melalui suatu forum jasa konstruksi yaitu :

  1. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi
  2. Asosiasi profesi jasa konstruksi
  3. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi
  4. Masyarakat intelektual
  5. Organisasi kemasyarakatan
  6. Instansi pemerintah

PEMBINAAN

Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkembangkan kasadaran akan hak, keawajiban, dan perannya dalam pelaksanaan pekerjaan.

PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh                   melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela dari pihak yang bersengketa.

SANKSI

Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa :

  1. Peringatan tertulis
  2. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi
  3. Pembatasan kegiatan usaha/profesi
  4. Pembekuan izin usaha/profesi
  5. Pencabutan izin usaha/profesi

Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa :

  1. Peringatan tertulis
  2. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi
  3. Pembatasan kegiatan usaha/profesi
  4. Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi
  5. Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi
  6. Pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi

 

 

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Bisnis

Istilah teknologi informasi mulai populer diakhir tahun 70-an. Pada masa sebelumnya istilah teknologi informasi biasa disebut teknologi komputer atau pengolahan data elektornik. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), computer, komunikasi, dan elektronik digital.

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian. Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi seakan-akan tidak dapat dipisahkan, sehingga lahirlah istilah TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang sangat populer sekarang ini. Maka dari itu diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, perusahaan, maupun Usaha Menengah Kecil. Dan hal tersebut berkembang cepat dengan adanya media Internet.

Email, merupakan kunci utama perubahan cara berkomunikasi. Dengan hanya mempunyai satu alamat email, kita dapat mengikuti berbagai model komunikasi yang ada di Internet. Beberapa model komunikasi itu, diantaranya :

  1. Forum
  2. Milis/Group
  3. Situs jejaring sosial
  4. Blog
  5. Situs sharing file
  6. E-learning menggunakan teleconference

Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat berperan dalam kehidupan sehari – hari, dengan  perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitas.

Dalam dunia bisnis teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara ektronik atau dikenal sebagai E-Commerce. Secara umum, E-Commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Di dalam e-commerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan / perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik (public network) yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet.

  • Sistem E-commerce diklasifikasikan menjadi tiga tipe aplikasi, yaitu :
  • Electronic Markets (EMs), yaitu sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan.
  • Elektronic Data Interchange (EDI), adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi regular yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial.
  •  Internet Commerce, adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk aktivitas perdagangan.

Komunikasi Bisnis yang efektif diperlukan oleh semua organisasi bisnis dalam upaya mencapai tujuannya. Organisasi bisnis yang produktif ditunjang oleh penguasaan komunikasi bisnis para anggota organisasinya, baik penguasaan komunikasi verbal (lisan dan tulisan),maupun komunikasi non-verbal. Fakta empiris dalam dunia organisasi menunjukkan bahwa sebagain besar anggota organisasi melakukan pekerjaannya dengan melakukan komunikasi. Dalam kehidupan organisasi bisnis, keberadaan tim kerja semakin populer. Banyak perusahaan dari berbagai industri menerapkan konsep tim kerja dalam melakukan aktifitasnya.

Pemakaian tim kerja diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif. Penjumlahan aggota dalam tim akan memungkinkan menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan output total yang dikerjakan oleh masing-masing individu. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, betapapun unggulnya sebuah tim atau seberapapun kuatnya kasus hukum, keberhasilan tidak akan diperoleh tanpa penguasaan keterampilan komunikasi yang efektif. Keterampilan melakukan komunikasi yang efektif akan berperan besar dalam mendukung pencapaian tujuan dari seluruh aktivitas. Untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif, maka kemampuan untuk mengirimkan pesan atau informasi yang baik, kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, serta keterampilan menggunakan berbagai media atau alat audio visual merupakan bagian yang sangat penting.

Persaingan yang keras dalam dunia bisnis tentunya sangat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat menangani akan hal itu diberbagai situasi yang menantang. Semua bisnis tentunya juga membutuhkan semua informasi yang sangat aktual, cepat dan dapat dipercaya, yang mana bisa semua permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). walaupun praktek komunikasi bisnis menggunakan peran teknologi informasi dan komunikasi akan tetapi keberhasilan komunikasi itu disebabkan oleh kemampuan dari individu itu sendiri.

upah serta sewa alat kota surabaya tahun 2013

DAFTAR HARGA DASAR SATUAN UPAH DAN SEWA PERALATAN TAHUN 2013
KOTA SURABAYA
NO URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KETERANGAN
( Rp)
A. HARGA DASAR SATUAN UPAH KERJA
1 Mandor (/ hari = 7 jam kerja) Orang           85.000,00
2 Kepala Tukang Kayu (/ hari = 7 jam kerja) Orang           80.000,00
3 Kepala Tukang Batu (/ hari = 7 jam kerja) Orang           80.000,00
4 Kepala Tukang Besi (/ hari = 7 jam kerja) Orang           80.000,00
5 Kepala Tukang Cat (/ hari = 7 jam kerja) Orang           80.000,00
6 Kepala Tukang Listrik (/ hari = 7 jam kerja) Orang           80.000,00
7 Kepala Tukang Gali Tanah (/ hari = 7 jam kerja) Orang           80.000,00
8 Tukang Kayu (/ hari = 7 jam kerja) Orang           75.000,00
9 Tukang Batu (/ hari = 7 jam kerja) Orang           75.000,00
10 Tukang besi (/ hari = 7 jam kerja) Orang           75.000,00
11 Tukang Cat (/ hari = 7 jam kerja) Orang           75.000,00
12 Tukang Listrik (/ hari = 7 jam kerja) Orang           75.000,00
13 Tukang Las (/ hari = 7 jam kerja) Orang           75.000,00
14 Tukang Gali Tanah / Keduk Lumpur Selokan (/ hari = 7 jam kerja) Orang           60.000,00
15 Tukang Memasak Aspal (/ hari = 7 jam kerja) Orang           67.500,00
16 Pembantu Tukang / Pekerja Terampil (/ hari = 7 jam kerja) Orang         70.000,00
17 Pekerja / Buruh Tak Terampil (/ hari = 7 jam kerja) Orang           60.000,00
18  Masinis (/ hari = 7 jam kerja) Orang           75.000,00
19 Pembantu Masinis (/ hari = 7 jam kerja) Orang           70.000,00
20 Mekanik (/ hari = 7 jam kerja) Orang           75.000,00
21 Pembantu Mekanik (/ hari = 7 jam kerja) Orang           70.000,00
22 Operator (/ hari = 7 jam kerja) Orang         125.000,00
23 Pembantu Operator (/ hari = 7 jam kerja) Orang           75.000,00
24 Pengemudi (/ hari = 7 jam kerja) Orang           75.000,00
25 Pembantu Pengemudi (/ hari = 7 jam kerja) Orang           70.000,00
26 Penjaga (/ hari = 7 jam kerja) Orang           75.000,00
NO URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KETERANGAN
( Rp)
B. HARGA SEWA PERALATAN
1 Road Marking Machine Jam           41.600,00
2 Sewa AMP 10,00 Ton ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam      1.250.000,00
3 Sewa AMP 30,00 Ton ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam      3.762.000,00
4 Sewa Aspal Sprayer ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam           26.125,00
5 Sewa Aspal Finisher ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam         992.750,00
6 Sewa Compresor ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam           88.825,00
7 Sewa Concrete Mixer 0,50 m3 ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam           50.000,00
8 Sewa Concrete Vibrator ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam             8.750,00
9 Sewa Dump Truck 6,00 ton ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam         250.000,00
10 Sewa Dump Truck 5,00 T (8-10 m3) ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam           61.750,00
11 Sewa Motor Grader 125 – 140 PK ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam         261.250,00
12 Sewa Phenumatick Tire Roller ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam         209.000,00
13 Sewa Pump Water ( / hari = 3 jam kerja. ) Jam           11.645,00
14 Sewa Tandem Roller ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam         250.800,00
15 Sewa Truck Tangki Air ( / hari = 4 jam kerja. ) Hari         470.250,00
16 Sewa Vibrator Roller ( / hari = 5 jam kerja. ) Jam         128.250,00
17 Sewa Walles ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam         100.320,00
18 Sewa wheel Loader 1,7 – 2,00 m3 ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam         543.400,00
19 Wheel Loader 10-15 HP ( / hari = 4 jam kerja. ) Jam         482.500,00
20 Sewa Crane 30 t ( / hari = 5 jam kerja. ) Jam         125.000,00
21 Sewa Excavator 6 m3 ( / hari = 5 jam kerja. ) Jam         123.500,00
22 Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper Jam           76.000,00
23 Sewa Stamper ( / hari = 5 jam kerja. ) Jam           99.275,00
24 Sewa Coal Milling Machine Jam      2.208.750,00
25 Sewa Alat Bantu ( 1 set @ 3 alat ) Set             1.000,00
26 Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas Walles M2         130.677,00
27 Biaya Gilas Perkerasan ATB/L  tb. 3 – 4 cm M2           47.900,00

7 hal dasar tentang android

narotama7 Hal Dasar Tentang Android Yang Wajib Diketahui

Android adalah Operating System (OS) milik Google. Dalam hal ini Google tidak menyediakan hardware berupa smartphone atau tablet. Jadi untuk menciptakan smartphone/tablet yang keren atau istilahnya high-end, tetap dibutuhkan hardware yang baik.
Sebagai contoh LG GW620. Ponsel ini rilis pada November 2009 dengan menjalankan Android 1.5 Cupcake. Yang terjadi adalah LG GW620 merupakan produk gagal. Bagaimana bisa? Jika hardware iPhone selalu sesuai dengan software karena keduanya saling terkait dan atas persetujuan dan telah dites oleh pihak Apple, maka tidak seperti itu dengan Android. Hardware yang mendukung Android, tidak selalu ‘sekelas’ dengan Android itu sendiri.
2. Tidak semua ponsel Android mahal
Jika Anda membicarakan Samsung Galaxy S II atau Motorola Atrix 4G pastinya merupakan contoh dari smartphone high-end yang didukung hardware kelas atas. Dan hal itu membuat keduanya harus dijual dengan harga tinggi. Namun tidak seperti itu jika Anda berbicara tentang Galaxy Mini atau beberapa Android lain keluaran produsen China seperti ZTE atau Huawei.
3. Beda Android, beda User Interface
Bagi Anda yang belum tahu, Android bukan cuma satu! Google telah merilis beberapa versi Android. Yang terbaru adalah versi 4.0 atau biasa disebut Ice  Cream Sandwich. Nantinya Google akan memberikan update seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Mungkin Android 4.2 atau bisa juga Android 2.4 untuk upgrade dari versi 2.3.
Tiap update yang diberikan umumnya membawa fitur baru. Seperti update Android 2.3.4 yang memberikan firur GTalk video chat.
Dan, tiap-tiap versi Android itu punya tampilan (user interface) yang berbeda. Demikian juga fitur yang dibawa. Semakin kesini semakin canggih fitur yang diberikan.
4. Tidak semua ponsel menjalankan Android versi terbaru
Android versi 1.5 atau Cupcake rilis pada 30 April 2009. Lalu muncul versi 1.6 atau Donut, kemudian versi 2.0/2.1 disebut juga Eclair lalu rilis versi 2.2 aka Froyo. Tidak berhenti di situ, Google kembali rilis versi baru Android 2.3 atau Gingerbread dan versi Android untuk tablet yang disebut Honeycomb atau versi 3.0. Yang terbaru adalah versi 4.0 atau biasa disebut Ice  Cream Sandwich.
Dan, tidak semua ponsel Android yang baru rilis menggunakan Android versi terbaru. Ponsel Android harga miring umumnya masih menjalankan Android versi di bawah 2.2 Froyo. Itu karena hardware yang dipakai untuk mendukung Android versi 2.1 atau sebelumnya masih di bawah yang dipakai untuk Android 2.3, misalnya. Dan hal itu pastinya berpengaruh fitur yang dibawa, yang kemudian mempengaruhi tinggi/rendah harga. Semakin baru versi Android, semakin mahal harganya.
5. Fragmentasi dan Aplikasi
Fragmentasi atau pembagian Platform menyebabkan sejumlah aplikasi hanya bisa dijalankan pada ponsel tertentu. Sebagai contoh, aplikasi Twitter untuk Android hanya bisa dijalankan di ponsel Android minimal versi 2.1. Hal itu berarti ponsel dengan Android 1.6 tidak bisa menjalankan aplikasi Twitter.
Kemudian tentang resolusi screen. Sejumlah aplikasi tidak bisa dijalankan di ponsel dengan resolusi lebih tinggi. Contoh, ada ponsel Android dengan screen HVGA (480 x 320 pixel) tapi ada pula Sony Ericsson XPERIA X10 Mini/Mini Pro dengan resolusi screen lebih rendah QVGA (320 x 240). Ponsel high-end seperti Nexus One yang support resolusi lebih tinggi (800 x 480). Dan, Andapun bisa menemukan yang lebih tinggi lagi, yakni pada tablet Android Honeycomb seperti Motorola Xoom dengan resolusi 1280x 800 pixels.
6. Prosesor dengan speed lebih tinggi tidak selalu menghasilkan ‘smoother Android operation’
Anda bisa mencoba Sony Ericsson XPERIA X10 dengan prosesor 1GHz (Android 1.6). Kemudian beralihlah ke Milestone dengan prosesor 600MHz (Android 2.1.). Jika Anda setuju, maka Milestone terasa lebih cekatan dan cepat dalam melaksanakan perintah. Itulah kenapa prosesor dengan speed lebih tinggi tidak selalu menghasilkan performa yang lebih cepat. Selainitu faktor RAM juga akan mempengaruhi kualitas tampilan grafis.
7. Tidak semua aplikasi bisa didapat gratis
Bagi Anda yang tengah berpikir untuk beralih dari ponsel standar ke smartphone Android, perlu diketahui bahwa aplikasi yang ada di Android tidak gratis. Setidaknya, tidak semua. Aplikasi bawaan seperti Twitter dan Facebook pastinya bisa didapat gratis. Tapi jika Anda sangat membutuhkan aplikasi untuk penerjemah, misalnya, maka Anda bisa membelinya di Android Market.
Android Market menyediakan berbagai aplikasi yang Anda perlukan. Tinggal pintar-pintar memilih mana yang gratisan, mana yang bagus dan terpercaya, atau mana yang dijual dengan harga rendah.
Semoga bermanfaat.

Daftar Pustaka :
http://android.gopego.com
http://belajar.internetsehat.org
http://google.com

Hello world!

Welcome to Web Blog Mahasiswa Universitas Narotama Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Categories
Links: